Oleh Triyono Lukmantoro

Wacana pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) sedang mengemuka. Muncul pro dan kontra di sana. Kalangan pakar yang berasal dari Badan Tenaga Atom Nasional (BATAN) merupakan pihak yang selalu berupaya mendorong realisasi pendirian PLTN. Sebaliknya, masyarakat dan kalangan aktivis lingkungan menolaknya. Buktinya, ribuan warga Kota Kudus, yang didukung kalangan aktivis, berdemonstrasi menentang rencana pemerintah membangun Pembangkit Listrik Tenaga Nuklir (PLTN) di Semenanjung Muria, Kabupaten Jepara.

Penolakan itu didasari pertimbangan bahwa PLTN memiliki efek buruk bagi keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup di darat, air, serta udara baik dalam rentang waktu yang pendek maupun rentang waktu yang panjang. Masyarakat tampaknya memiliki pemahaman bahwa PLTN memberikan lebih banyak kerugian ketimbang manfaat jika dilihat dari perspektif ekonomis maupun ekologis. Kesadaran masyarakat itu harus ditanggapi secara positif.

Pada dasarnya, persoalan kerusakan lingkungan bukan saja akibat didirikannya PLTN. Protes terhadap pembangunan PLTN selayaknya juga mampu mengingatkan kita semua tentang bumi yang ditempati manusia tidak akan berusia lama. Pemanasan global dan semakin merosotnya kualitas lingkungan menjadikan kurun satu abad ke depan sebagai one final century (abad kita yang terakhir).

Apa yang dapat dijalankan institusi media massa untuk memberikan respon terhadap bumi manusia yang semakin mengalami kerusakan? Seharusnya kalangan pekerja media (jurnalis) lebih intensif untuk menyoroti akar persoalan degradasi ekologis. Gejala yang tampak selama ini menunjukkan bahwa lembaga media kurang memberikan kepedulian pada masalah-masalah lingkungan. Bahkan, jurnalisme lingkungan terasa asing bagi lembaga media.

Fenomena ini dapat disimak pada pemberitaan-pemberitaan yang disajikan media terhadap masalah lingkungan. Ekspose yang lazim disajikan pihak media hanya mengungkapkan akibat-akibat kerusakan lingkungan, seperti rob (limpasan air laut ke wilayah daratan), banjir bandang, gelombang pasang, tanah longsor, angin puting beliung, atau suhu udara yang memanas. Pihak media jarang menyoroti sebab-sebab terjadinya bencana alam. Problem fundamental yang menyebabkan degradasi ekologis sangat langka dijadikan prioritas agenda pemberitaan. Boleh dikatakan bahwa pihak media lebih dominan menunjukkan sikap reaktif yang bersifat sesaat, dan bukan karakter antisipatif, terhadap persoalan lingkungan.

Kesadaran Publik

Ketika tidak ada bencana alam menerjang yang mengakibatkan korban-korban manusia berjatuhan dan harta benda mengalami kehancuran, media lebih banyak memilih sikap diam dan kurang tanggap. Simaklah bagaimana isu pemanasan global ditanggapi secara kurang berarti. Padahal, kehancuran ekologis pada level global memiliki dampak serius pada kerusakan lingkungan secara keseluruhan. Dalam situasi ini, media seharusnya meningkatkan intensitas pemberitaan dengan menggunakan perspektif jurnalisme lingkungan. Artinya, jurnalisme lingkungan harus direvitalisasi (dihidupkan kembali) oleh kalangan wartawan.

Dapatkah diberikan suatu konklusi awal bahwa jurnalisme lingkungan sedang mengalami kematian? Untuk menyatakan jurnalisme lingkungan sedang mengalami kematian tampaknya memang terlalu dini dan sangat gegabah. Kemungkinan lebih tepat jika disebutkan bahwa jurnalisme lingkungan kurang mendapatkan tempat yang baik dalam pemberitaan-pemberitaan media. Sebabnya adalah jurnalisme lingkungan lebih banyak menyoroti aspek-aspek non-manusia, seperti air, udara, serta tanah yang dilihat dari segi nilai berita memang rendah. Padahal, semua hal yang diposisikan seakan-akan sebagai benda-benda mati itu berinteraksi dengan kehidupan manusia.

Jurnalisme lingkungan membahas persoalan-persoalan yang seolah-olah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap manusia itu ke hadapan publik. Sehingga, publik diharapkan mengetahui dan menyadari bahwa kehidupan mereka berada dalam ancaman. Hanya saja memang terdapat persoalan yang sangat serius ketika jurnalisme lingkungan sedang diterapkan. Gejala ini pernah diungkapkan Joseph L Bast dalam artikelnya yang berjudul Environmental Journalism: A Little Knowledge is Dangerous (2000). Menurut Bast, pengetahuan tentang lingkungan serba sedikit yang dimiliki jurnalis justru membahayakan.

Mengutip hasil pengamatan yang dijalankan Alan Caruba, seorang jurnalis ilmu pengetahuan dan pekerja pengawasan media, Bast kemudian menunjukkan empat hal utama yang disajikan media dalam meliput persoalan-persoalan lingkungan, yaitu pertama, selama lebih dari 25 tahun, kalangan reporter lingkungan mengabaikan pendapat-pendapat ilmiah yang sebenarnya sangat berbeda dengan pemikiran kalangan penganut environmentalisme; kedua, sangat sedikit jurnalis yang memiliki latar belakang pengetahuan ilmiah, sehingga mereka gampang dimanipulasi oleh kalangan aktivis lingkungan; ketiga, kelompok-kelompok aktivis atau pemerhati lingkungan meningkatkan kampanye kehumasan yang efektif dan didanai secara baik yang dimulai sejak tahun 1970 dan terus berlanjut hingga sekarang; dan keempat, desakan media untuk meningkatkan sirkulasi dan rating acapkali menjadikan media menghadirkan laporan-laporan ekologis sedramatis mungkin.

Jurnalis lingkungan yang baik harus memperhatikan pengetahuan ilmiah dan tidak mudah didikte pihak luar media yang memiliki agenda tersendiri. Semua ini dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada publik betapa pentingnya lingkungan yang mereka tempati. Sebagaimana dikemukakan Poshendra Satyal Pravat (dalam Preserving Environment: Role of Media, 2003), reporter yang menerapkan jurnalisme lingkungan bekerja berdasarkan pada pemikiran bahwa kesadaran publik merupakan senjata yang penting dalam menjaga lingkungan. Jurnalisme ini tidak hanya dapat memainkan peran kunci dengan melakukan investigasi dan pemberitaan mengenai isu-isu lingkungan, tetapi juga menghadirkan komentar dan analisis kritis dengan merangsang perdebatan publik. Kalangan jurnalis berperan sebagai agen-agen utama yang mampu mengubah sikap masa bodoh publik.

“Anjing penjaga”

Jurnalis yang menerapkan paham mengenai kesadaran lingkungan dapat berperan sebagai “anjing penjaga” maupun “kelompok penekan” yang mengeritik pemerintah dan korporasi yang cenderung tidak menaruh kepedulian dan bahkan dengan sistematis melakukan perusakan lingkungan. Jika selama ini ada mitos mapan bahwa kekuatan watchdog para jurnalis hanya dapat dijalankan untuk menyoroti problem-problem politis, seperti isu korupsi maupun demokratisasi, selayaknya harus diubah secara radikal. Masalah lingkungan pun bermuatan politis. Kerusakan ekologis tidak lepas dari bagaimana kekuasaan dijalankan oleh elite politik dan elite ekonomi yang bergandengan tangan menumpuk gengsi sosial dan profit finansial.

Apabila isu lingkungan mengandung muatan politis, maka dapat ditelusuri mengapa jurnalisme lingkungan jarang diterapkan pihak media. Dalam konteks persoalan lebih luas, Frank Edward Allen (dalam The Trouble with Environmental Journalism, 2000) menyatakan alasan-alasan mengapa jurnalisme lingkungan sulit dilaksanakan, yaitu: Pertama, kepemilikan modal media terkonsentrasi pada segelintir pihak. Kedua, nilai-nilai tabloidisme telah menggerus standar dan keputusan pemberitaan. Ketiga, kebiasaan-kebiasaan ruang pemberitaan dalam dewan redaksi menggerogoti perbincangan publik yang sehat.

Hal itu menunjukkan bahwa jurnalisme lingkungan menghadapi kompleksitas persoalan ketika diterapkan. Problem ekonomi politik media menjadikan jurnalis tidak memiliki kekuatan untuk mengungkapkan kasus-kasus kerusakan lingkungan. Misalnya, ada pemilik media yang memiliki perusahaan-perusahaan non-media yang mendapatkan proyek dari pemerintah. Jalinan erat birokrasi dan korporasi ini menyulitkan jurnalis mengungkap skandal degradasi ekologis yang melibatkan aparat pemerintah dan pengusaha. Kebiasaan jurnalis menonjolkan sensasionalisme dalam pemberitaan dan menjalankan liputan yang sekadar berpatokan pada peristiwa,semakin menjadikan jurnalisme lingkungan sulit direalisasikan.

Berbagai jenis bencana alam, seperti rob, banjir, tanah longsor, gelombang pasang atau suhu udara yang memanas tidak saja menyengsarakan warga, melainkan juga membuktikan bahwa jurnalisme lingkungan agak dipinggirkan atau cenderung kurang dimengerti secara baik ketika diterapkan. Apakah semua ini berarti jurnalisme lingkungan telah mati seperti halnya usia bumi yang tinggal seabad lagi? Tentu, tidak! Jurnalis dan publik memiliki tanggung jawab moral merawat satu bumi yang ditempati secara kolektif ini. Sudah saatnya jurnalisme lingkungan disegarkan lagi!

Penulis adalah pengajar Sosiologi Komunikasi pada Jurusan Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro Semarang.

About Greenpress

Green Press adalah organisasi profesi wartawan lingkungan yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 2004

One response »

  1. […] dalam tulisan “Kematian Jurnalisme Lingkungan?” (Suara Pembaruan, 3 Juli 2007 dan dikutip Greenpress, 13 April 2008) mempertanyakan, apa yang […]

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s