Kendari– Kelompok pecinta lingkungan Green Press menyayangkan mandeknya penanganan kasus penyerobotan hutan lindung dan kawasan suaka alam margasatwa Tanjung Peropa oleh Pemda Kabupaten Konawe Selatan (Konsel). Green Press mendesak Polda dan BKSDA Sultra agar segera menuntaskan menyelidikan kasus Sultra tersebut yang telah dilakukan sejak setahun lalu.

Koordinator Green press Sultra Yoshasrul dalam surat elektroniknya yang disamapikan kepada media sultra Senin (2/11), menyatakan, penyerobotan kawasan hutan lindung dengan dalih membangun jalan penghubung antara kecamatan Moramo dan Kecamatan Laonti merupakan bukti nyata kurangnya itikat baik penegakan hukum lingkungan oleh pemerintah.

Berdasarkan pasal 19 ayat 1, dan 3 UU Nomor 5 tahun 1990 tentang sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya pasal 50 ayat 2 huruf a, dan b UU nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan disebutkan bahwa setiap orang dilarang melakukan kegitan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.

Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud pada poin a meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan, serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli, setiap orang dilarang mengerjakan atau menggunakan, atau menduduki kawasan hutan secara tidak sah, setiap orang dilarang merambah kawasan hutan, yaitu melakukan pembukaan kawasan hutan izin dari pejabat yang berwenang.

“Seharusnya ini menjadi tanggung jawab kita semua terutama pemerintah untuk melindunginya, tapi justru Pemda Konsel menjadi salah satu pelaku perusakan dan penyerobotan kawasan hutan lindung/hutan margasatwa Tanjung Peropa. Perilaku Pemda Konsel ini telah menambah daftar panjang pelanggaran hukum sektor kehutanan di kawasan ini”, katanya.

Kasus penyerobotan kawasan hutan lindung Tanjung Peropa juga Pemda Konsel ini bermula Desember 2006 silam. Saat itu Pemda Kosel mengeluarkan kebijakan membuat jalan di kawasan suaka margasatwa Tanjung Peropa, sebagai respon atas permintaan warga Kecamatan Laonti yang merasa wilayah mereka terisolir dari daerah-daerah sekitarnya.

Dari peta Citra Landsat yang diterbitkan November 2008, koordinat pembangunan jalan ini tepat membelah kawasan lindung Tanjung Peropa. Pembangunan jalan ini memiliki bentang sepanjang 17 km masuk dalam kawasan konservasi suka margasatwa Tanjung Peropa di Kecamatan Laonti sepanjang 9 km di Desa Lapuko, kecamatan Moramo.

Pembangunan jalan ini mendapat persetujuan DPRD Konsel dengan menyetujui anggaran APBD tahun 2006-2007 yang setujui bersama sebesar 4.460.000.000 (4,460M), dengan rincian TA 2006 jalan Lapuko-Tambolosu sebesar 2.600.000.000 TA 2007 sebesar 950 juta melalui kegiatan swakelola oleh Dinas PU Konsel.

“Kolaborasi antara Pemda dan DPRD Konsel ini “ilegal” sebab tanpa koordinasi dengan instansi berwenang dan telah bertindak sendiri tanpa mengindahkan aturan UU yangberlaku.

Pilihan pembangunan jalan dengan membelah kawasan hutan masrgasatwa/hutan lindung Tanjung Peropa in tentu tanpa didahului kahjian undang-undang, serta tidak melaui mekanisme permintaan ijin pelepasan kawasan dari pemegang otoritas sah atas pelepasan kawasan hutan”, ungkapnya.

Sumber : Media Sultra 2009-11-03/Halaman 4 Hukum

About Greenpress

Green Press adalah organisasi profesi wartawan lingkungan yang didirikan pada tanggal 3 Oktober 2004

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s